Laporan KhususNasionalOperasi Kontra HRS

2. Komando Operasi Khusus di Petamburan

Kendaraan taktis milik pasukan elite Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI,  terlihat melakukan konvoi mendekat markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat. Kendaraan taktis tempur dalam berbagai video yang viral itu menegaskan tulisan Koopsus. Sejumlah kendaraan taktis itu pun sempat berhenti di depan markas FPI.

Setelah kejadian tersebut, menyusul viral video yang menampakkan sejumlah personel berbaju loreng menurunkan baliho-baliho bergambar Pemimpin Tertinggi FPI, Habib Rizieq Shihab,

Dalam Bertindak TNI Harus Terukur, Jakarta Belum Segenting itu!

Kok TNI yang Copot Baliho HRS ? Kayak Bunuh Lalat Pakai Palu Aja!, ujar Mantan Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) Letjen (Purn) Sutiyoso

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mensahkan Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI. Satuan ini resmi terbentuk setelah Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan Komando Operasi Khusus ( Koopssus) TNI di Markas Besar TNI, Selasa (30/7/2019).

Koopsus TNI sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Panglima TNI atas perintah Presiden RI.

Koopssus TNI merupakan salah satu unit komando pasukan elit TNI yang merupakan bagian dari Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) yang secara struktural komando langsung di bawah Panglima TNI

Pasukan khusus dari tiga matra yaitu Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara stand by di Mabes TNI dan sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Panglima TNI atas perintah Presiden RI.

Sedangkan tugas dari Koopssus TNI adalah mengatasi aksi terorisme, baik dalam maupun luar negeri yang mengancam ideologi kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Maka kehadiran Koopsus TNI di Petamburan, bukan tidak mungkin tanpa sepengetahuan Jokowi. Karena Rantai Komandonya cukup jelas, Koopsus TNI sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Panglima TNI “atas perintah Presiden RI.”

    Mestinya ke medan Pertempuran, bukan ke Petamburan.

    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tak setuju dengan sikap TNI yang ikut menurunkan baliho HRS. Sebab, hal itu dinilai bukan kewenangan dari tentara.

    “Fungsi pertahanan nasional selalu bersifat nasional, jadi tanggung jawab ada di pemerintah pusat, presiden. Artinya, satuan TNI ada di mana pun tidak bisa dipakai kepala daerah, yang bisa menggunakan TNI hanya presiden,” kata Agus dalam Forum Diskusi Gubernur Lemhannas RI, Kamis (26/11).

    Penggunaan Koopsus hanya atas izin Presiden ?

    Agus mengutip Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di situ mengatur terkait tugas TNI yang hanya bisa diperintah oleh Presiden.

    “Kalau pemda butuh bantuan TNI, dia lapor dulu pada presiden. Bahwa yang bisa melakukan pengerahan ini adalah otoritas politik. Mengapa? Karena pusat ini presiden yang mendapat pinjaman kedaulatan rakyat melalui pemenangan Pilpres. Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat, tidak memegang otoritas politik. TNI tidak bisa menginisiasi kekuatan TNI, atau pengerahan TNI,” tambah Agus.

    Agus mengingatkan, pengerahan pasukan TNI tidak semudah itu juga. Instruksi presiden pun tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Apabila ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari legislatif, maka presiden harus menarik mundur pengerahan pasukan tersebut.

    Gatot Nurmantyo Kritik Rantis TNI di Petamburan: Tidak Boleh!

    Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyoroti terkait adanya kendaraan taktis (rantis) milik pasukan elite Komando Operasi Pasukan Khusus (Koopsus) TNI yang dipamerkan di Markas FPI Petamburan, beberapa waktu lalu. Menurut Gatot, penggunaan rantis dalam keadaan damai, itu tidak sesuai aturan

    Apa yang dilakukan tersebut, menurut Gatot bukan sikap TNI secara keseluruhan. Gatot menilai itu hanya sikap sebagian pimpinan di TNI.

    “Tolong pisahkan apa yang dilakukan Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya. termasuk juga dilakukan oleh Koopsus di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis itu pun sama tidak boleh, tidak boleh gunakan kendaraan taktis dalam keadaan damai ini,” Kata Gatot dalam konferensi pers virtual, Kamis 26 November 2020.

    Menurut Gatot, tindakan tersebut bukanlah tindakan yang diperbolehkan untuk TNI. Sebab saat itu kondisi sekitar dalam keadaan damai dan tidak butuh alutsista diturunkan.

    Kemudian, Gatot mengungkapkan, beberapa hal yang melandasi TNI dalam memberikan bantuan kepada Polisi atau Satpol PP, namun harus ada permintaan terlebih dahulu dari yang bersangkutan. Dalam keadaan damai sipil atau tidak dalam darurat militer, pelibatan bantuan tersebut tidak boleh melibatkan alat utama sistem senjata RI atau alutsista.

    Bagian dari Operasi Cipta Kondisi ?

    Reaksi berlebihan ini tidak lepas dari Operasi Cipta Kondisi dalam menolak dan membatasi pergerakan HRS. Hal ini dilakukan sebagai peringatan tidak langsung kepada HRS.

    Beberapa hari setelah munculnya Koopsus TNI di Petamburan, Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Petamburan yang juga merupakan markas FPI pada Minggu (22/11). Penyemprotan desinfektan tersebut guna mencegah penyebaran wabah Covid-19, setelah munculnya klaster Petamburan.

    Dibalik serangkaian kegiatan TNI – Polri di Petamburan, ternyata ada kegiatan lain yang di lakukan diam diam dengan sandi OPERASI DELIMA

    Pemerintah terus berupaya menghalangi pengaruh HRS di daerah, dengan membuat Operasi Cipta Kondisi menolak kedatangan HRS di daerah.

    Hal ini terungkap setelah 3 terduga Anggota BIN kedapatan sedang mengawasi Markaz Syariah Megamendung menggunakan Drone. (zulu/ben)

    Selanjutnya “Operasi Cipta Kondisi Menolak HRS”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button