Laporan KhususNasionalOperasi Kontra HRS
Trending

1. Pesan mendadak Panglima TNI

HRS mengungkit soal adanya prajurit TNI yang terkena sanksi karena menyambut kepulangan dirinya.

Meski HRS tidak menyebut kasus secara spesifik, terdapat dua kasus anggota TNI karena menyambut HRS. Kasus pertama dialami oleh Kopda Asyari dari TNI AD dan kedua oleh Serka BDS dari TNI AU.

‘Kami Bersamamu HRS’,

Prajurit TNI  yang memberikan sambutan dan dukungan kepada HRS diberi Sanksi

Seorang prajurit TNI AU membuat video saat menyanyikan lagu sambutan atas kedatangan HRS, yang kemudian viral. Prajurit TNI berinisial Serka BDS itu kini ditahan POM TNI AU atas tindakannya.

Dilain tempat ada seorang anggota Prajurit TNI AD yang tengah berada di dalam truk militer dan mengucapkan kalimat sambutan dan dukungan kepada HRS.

Serka Boby DS dengan tangan diborgol beredar, terjerat kasus karena merekam nyanyian untuk menyambut kedatangan HRS

Prajurit TNI Angkatan Udara Serka BDS membuat video saat menyanyikan lagu sambutan atas kedatangan HRS.

Kopda Asyari Tri Yudha merekam video saat menyambut kepulangan HRS, ketika dalam perjalanan tugas menuju Bandara Soekarno Hatta

    Pernyataan tegas Panglima TNI

    Sabtu, 14 November 2020 muncul video pernyataan Panglima TNI. Video tersebut disampaikan Panglima di Subden Denma Mabes TNI, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

    Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan kembali dengat tegas terkait pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI

    Dibungkus identitas ?

    “Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang, atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas,” ungkap Hadi

    Respons cepat panglima TNI itu diduga kuat sebagai peringatan atas pernyataan HRS dalam ceramahnya saat memperingati maulid Nabi Muhammad di Petamburan

    Pernyataan Panglima TNI nampak jelas memberikan pesan kepada prajurit TNI tetapi juga sangat kuat ditujukan kepada semua pihak yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang dibungkus dengan berbagai identitas.

    Langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang pada Sabtu (14/11) malam tiba-tiba menyampaikan pernyataan publik tentang persatuan dan stabilitas nasional diniai tidak lazim.

    Pasalnya, menimbulkan kesan seolah-olah negara dalam situasi yang genting. Pengamat militer dari LESPERSSI Beni Sukadis menyebut konferensi pers jelang tengah malam tersebut menimbulkan tanda tanya besar.

    “Buat saya cukup mengherankan dan tanda tanya besar soal menuver konpers ini,” ujar Beni Sukadis Pengamat militer dari LESPERSSI

    Pasukan Pencopot Baliho

    Beberapa hari setelah itu viral di media sosial baliho bergambar wajah pimpinan Front Pembela Islam (FPI), HRS, diturunkan. Baliho ini diturunkan orang berseragam loreng.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Achmad Riad mengatakan, dia belum mendapatkan klarifikasi mengenai video tersebut. “Saya belum dapat klarifikasi, siapa yang melakukan,” kata Achmad kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2020).

    Achmad menegaskan bahwa TNI tidak pernah memberikan perintah untuk menurunkan spanduk HRS. “TNI tidak pernah memberikan perintah,” ujar Achmad.

    Namun akhirnya Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman angkat bicara soal viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah HRS diturunkan orang berseragam loreng. Mayjen Dudung menyatakan penurunan baliho itu atas perintahnya

    Terkesan tidak ada rantai komunikasi yang sinkron antara Pangdam Jaya dengan Kapuspen TNI

    Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman

    Dudung menyebut pencopotan itu dilakukan oleh prajuritnya usai beberapa kali upaya pencopotan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP gagal.

    “Saya katakan itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam,” katanya.

    Gubernur Lemhannas Kritik Langkah TNI

    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tak setuju dengan sikap TNI yang ikut menurunkan baliho HRS. Sebab, hal itu dinilai bukan kewenangan dari tentara.

    Mantan Panglima Kodam Jayakarta Tahun 1996 Sutiyoso meminta pemerintah untuk mengambil tindakan yang terukur terkait penurunan baliho Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah daerah.

    Pasalnya, jelas dia, pemerintah turut mengerahkan pasukan serta kendaraan taktis Komando Operasi Khusus atau Koopssus ke Markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.

    “TNI tiba-tiba turun apalagi sampai mengerahkan pasukan khusus Koopssus. Itu barang-barang mahal itu hanya ditugaskan pada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan oleh satuan lain,” kata Sutiyoso seperti dikutip dari kanal Youtube tvOneNews pada video berjudul ‘Soal Situasi DKI, Sutiyoso: Pangdam Jaya Harus Bertindak Secara Terukur‘, Minggu (22/11/2020).

    “Saya kira belum segenting itu, maksud saya tindakan apa pun sekali lagi harus terukur jangan berlebihan,” ujar Sutiyoso

    Dia menjelaskan Pangdam Jaya merupakan salah satu dari tiga unsur yang bertanggungjawab di Ibu Kota. Selain Pangdam Jaya, ada Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya.

    Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menekankan TNI jika pun bertindak itu mesti terukur. Kata dia, pengerahan TNI sebagai langkah terakhir jika satuan lain tak bisa menyelesaikannya.

    Untuk penurunan baliho pun menurutnya cukup petugas Satpol PP yang mengerjakannya.

    “Baliho itu kan ada perda-nya. Tempatnya di mana, ukuran mana, pajak berapa, itu kan tidak bisa sembarangan. Gitu kan. Nah, kalau itu salah ya diturunkan. Diturunkan, dipasangkan lagi, ya turunkan lagi. Itu sudah cukup Satpol PP,” kata Bang Yos dalam acara Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVA, Senin, 23 November 2020. (ben/adit)

    Selanjutnya “Komando Operasi Khusus di Petamburan”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button